Dugaan Penyalahgunaan Wewenang: Tiga Kepala Bidang Diminta Sediakan Logistik Pilkada

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang: Tiga Kepala Bidang Diminta Sediakan Logistik Pilkada

JAKARTA - Mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, diduga telah meminta bantuan dari pejabat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Bengkulu untuk menyediakan logistik pada Pilkada 2024. Dugaan ini muncul berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tiga kepala bidang dari dinas terkait.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, dalam keterangan resminya menyatakan, "Didalami terkait dengan permintaan tersangka RM agar ASN tersebut turut membantu logistik pemenangan dirinya." Pemeriksaan para kepala bidang ini dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 17 Februari 2025.

Dalam rangka menjunjung asas praduga tak bersalah, pengacara Rohidin, Aan Julianda, menegaskan pentingnya keterbukaan dan kooperasi dalam proses hukum yang tengah berjalan. "Kami dari pihak tersangka selalu kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan sekarang," ujarnya saat dikonfirmasi oleh Rakyat Merdeka pada Senin malam.

Riwayat Karir Rohidin Mersyah

Rohidin Mersyah sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Bengkulu pada periode 2019-2024 dan berencana untuk mencalonkan kembali pada Pilkada 2024 mendatang. Tuduhan ini menciderai citra politiknya beberapa bulan menjelang pemilihan, yang seharusnya menjadi waktu untuk menggalang dukungan dan kepercayaan masyarakat.

Kasus Dugaan Lain Terungkap

Selain pemeriksaan terhadap pejabat dinas, tuduhan serupa juga dialamatkan kepada Direktur Utama Bank Bengkulu, Beni Harjono, yang menjadi saksi dalam kasus ini. KPK menyelidiki apakah Bank Bengkulu terlibat dalam membantu logistik untuk pemenangan Rohidin. "Saksi didalami terkait adanya permintaan dari tersangka RM kepada Bank Bengkulu untuk membantu logistik pemenangan dirinya," terang Tessa pada keterangan pers Jumat, 31 Januari 2025.

Meskipun diperiksa, Beni Harjono tetap menjaga kerahasiaannya mengenai materi pemeriksaan. Usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 30 Januari 2025, ia menyatakan, "Normal aja, mengenai tersangka Pak Gubernur sebelumnya," menambahkan bahwa sekitar 20 pertanyaan diajukan oleh penyidik lembaga antirasuah.

Selain pemeriksaan individu yang berkaitan langsung dengan instansi pemerintah dan BUMD, KPK juga memanggil AW, staf Pengeluaran Pembantu Samsat Bengkulu Tengah, untuk menjadi saksi. Penyelidikan ini menunjukkan tekad KPK untuk menelusuri berbagai lapisan pemerintahan dan institusi yang berpotensi terlibat.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan media nasional, mengingat pentingnya pelaksanaan Pilkada yang bersih dan bebas dari praktik-praktik penyalahgunaan wewenang. Penyelidikan mendalam yang dilakukan KPK menunjukkan komitmen serius lembaga anti-rasuah ini dalam menegakkan integritas demokrasi di Indonesia.

Imbauan Kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Seiring perkembangan kasus ini, masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan tetap tenang dan menunggu hasil penyidikan resmi dari pihak berwajib. Transparansi dan penegakan hukum yang adil adalah kunci untuk memastikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

KPK telah mengundang pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi selengkap mungkin dan mengedepankan keterbukaan demi menemukan keadilan.

Dengan adanya kasus ini, diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam proses politik dan pemerintahan untuk tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan hukum, serta menempatkan kepentingan publik di atas ambisi pribadi. Integritas dalam pengelolaan pemerintahan adalah dasar dari pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.