Pemerintah Siapkan Satu Harga Gas LPG 3 Kg 2026
JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis dalam distribusi LPG bersubsidi, khususnya tabung 3 kilogram (kg), dengan penerapan satu harga yang direncanakan mulai berlaku pada 2026. Kebijakan ini bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran bagi rumah tangga kecil, pelaku usaha mikro, nelayan, dan petani.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, “Tujuan utama dari kebijakan satu harga LPG 3 kg adalah menciptakan keadilan energi sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi.” Dengan skema ini, ketersediaan LPG bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia diharapkan lebih merata, tanpa disparitas harga di tingkat daerah.
Pemerintah juga menyiapkan aturan komprehensif terkait mekanisme penetapan harga, termasuk mempertimbangkan biaya logistik agar tidak terjadi kebocoran subsidi. “Kami akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah,” ujar Bahlil.
Baca Juga
Penguatan Data Penerima Subsidi dan Penerapan Sistem KTP
Sebelum kebijakan satu harga diterapkan, pemerintah memperketat mekanisme pembelian LPG 3 kg dengan sistem berbasis KTP. Sejak pertengahan 2024, pembelian LPG 3 kg hanya dapat dilakukan oleh masyarakat yang terdaftar resmi. Proses verifikasi data ini akan terus diperkuat hingga akhir tahun agar penerima subsidi valid dan tidak terjadi penyalahgunaan distribusi maupun praktik percaloan.
Dengan sistem KTP, masyarakat yang berhak membeli LPG bersubsidi sudah teridentifikasi lebih awal, sehingga saat kebijakan satu harga resmi berlaku pada 2026, implementasinya bisa lebih efektif. Langkah ini juga menutup celah disparitas harga antara pangkalan dan pengecer.
Kondisi Harga LPG di Lapangan Saat Ini
Meski kebijakan satu harga masih menunggu implementasi, harga LPG 3 kg saat ini sebagian besar masih sesuai ketentuan pemerintah. Pantauan di Tangerang Selatan menunjukkan harga jual tertinggi tabung 3 kg mencapai Rp19.000 per tabung sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Di tingkat pengecer atau sub pangkalan, harga bisa sedikit lebih tinggi karena biaya pengantaran. Misalnya, di Toko Jejen, harga tabung 3 kg mencapai Rp22.000 per tabung. Hal ini menunjukkan adanya variasi harga sebelum kebijakan satu harga diberlakukan.
Harga LPG Non Subsidi Stabil
Selain LPG bersubsidi, pemerintah juga memantau harga LPG non subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Harga di pasaran relatif stabil, dan harga resmi di tingkat agen resmi berbeda sesuai wilayah. Berikut tabel harga LPG non subsidi:
| Wilayah | LPG 5,5 kg | LPG 12 kg |
|---|---|---|
| Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Sulsel, Sulteng | Rp94.000 | Rp194.000 |
| Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat | Rp90.000 | Rp192.000 |
| Maluku, Papua | Rp117.000 | Rp249.000 |
Harga tersebut berlaku di agen resmi, sementara pengecer dapat mengenakan biaya tambahan untuk distribusi.
Harapan Pemerintah dengan Satu Harga LPG
Dengan penerapan satu harga LPG 3 kg pada 2026, pemerintah optimis distribusi subsidi dapat lebih tepat sasaran, menghilangkan disparitas harga, dan meningkatkan efisiensi. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari reformasi energi nasional yang menekankan keadilan, transparansi, dan efisiensi tata kelola.
Kelompok sasaran, seperti rumah tangga kecil, nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro, diharapkan mendapatkan akses lebih mudah ke LPG bersubsidi dengan harga terjangkau dan merata. Selain itu, sistem berbasis KTP akan menutup peluang penyalahgunaan subsidi sehingga energi bersubsidi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak.
Rekomendasi
.jpg)
