JAKARTA – Tingginya pengeluaran masyarakat Indonesia untuk transportasi kembali menjadi sorotan. Data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan bahwa porsi biaya transportasi mencapai 12,46% dari total pengeluaran hidup. Angka ini dinilai cukup berat karena melewati standar ideal Bank Dunia pada tahun 2023 yang menekankan seharusnya tidak lebih dari 10% dari total biaya hidup.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub, Risal Wasal, menegaskan bahwa salah satu kunci utama untuk menekan pengeluaran tersebut adalah melalui integrasi tarif serta sistem pembayaran transportasi umum multimoda. Menurutnya, integrasi bukan hanya menyangkut soal teknis operasional, tetapi juga berdampak langsung pada efisiensi biaya dan kenyamanan pengguna.
“Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan,” ujar Risal.
Integrasi Transportasi di Jakarta Jadi Contoh Awal
Upaya integrasi transportasi sebenarnya sudah mulai terlihat di Jakarta. Saat ini, sistem tarif lintas moda telah diterapkan pada layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Melalui kebijakan tersebut, tarif maksimum ditetapkan sebesar Rp10.000 untuk perjalanan lintas moda dalam waktu tiga jam.
Risal menilai kebijakan tersebut merupakan langkah awal yang baik. Namun, ke depan, integrasi ini akan terus diperluas dengan melibatkan moda lain, termasuk layanan KAI Commuter dan LRT Jabodebek yang berada di bawah naungan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Langkah integrasi tarif ini disebutnya sebagai pondasi menuju konsep Mobility as a Service (MaaS). Dalam konsep ini, masyarakat dapat merencanakan, memesan, sekaligus membayar berbagai moda transportasi hanya melalui satu platform terintegrasi. “Dengan begitu, masyarakat akan menikmati perjalanan yang lebih mudah, murah, dan efisien,” tegas Risal.
Selain itu, MaaS juga diharapkan mendorong perubahan pola mobilitas masyarakat. Integrasi yang rapi dapat mengurangi kebutuhan akan kendaraan pribadi, sehingga mengurangi kemacetan sekaligus menekan beban biaya transportasi jangka panjang.
Tantangan Tingginya Mobilitas di Jabodetabek
Salah satu faktor yang membuat biaya transportasi tinggi adalah besarnya mobilitas harian masyarakat. Di kawasan Jabodetabek saja, jumlah pergerakan mencapai lebih dari 75 juta perjalanan setiap harinya. Tanpa adanya sistem integrasi yang baik, arus perjalanan sebesar ini sulit dikelola secara efektif.
Kondisi tersebut bukan hanya menimbulkan masalah biaya, tetapi juga berpengaruh pada efisiensi waktu. Masyarakat kerap harus mengeluarkan ongkos tambahan karena berpindah moda tanpa adanya skema tarif terintegrasi. Selain itu, waktu tempuh pun menjadi lebih lama akibat perpindahan yang tidak praktis.
“Integrasi yang baik akan membantu menekan beban biaya sekaligus mengurangi waktu perjalanan. Dengan mobilitas sebesar ini, tanpa sistem yang terhubung, masyarakat justru semakin terbebani,” kata Risal.
Digitalisasi Jadi Kunci Pengelolaan Data
Tidak hanya berhenti pada integrasi tarif, digitalisasi pembayaran juga memiliki peran besar dalam mendukung efisiensi transportasi. Sistem pembayaran berbasis tap-in dan tap-out memungkinkan adanya pencatatan data perjalanan secara akurat.
Risal menekankan bahwa data perjalanan masyarakat akan menjadi dasar penting untuk merencanakan kapasitas layanan, menentukan kebijakan subsidi, hingga memastikan keterhubungan antar moda berjalan dengan baik. “Data dari perjalanan ini akan menjadi dasar untuk perencanaan kapasitas, penyusunan subsidi tarif, serta memastikan layanan angkutan umum benar-benar saling terhubung, terintegrasi, dan berlanjut,” jelasnya.
Dengan data yang kuat, pemerintah juga dapat menyusun strategi yang lebih tepat sasaran. Misalnya, subsidi bisa diberikan sesuai kebutuhan nyata pengguna transportasi umum, bukan lagi berdasarkan perkiraan semata.
Harapan Menuju Transportasi Efisien dan Terjangkau
Tingginya porsi biaya transportasi yang mencapai 12,46% dari pengeluaran masyarakat menjadi tantangan nyata bagi pemerintah. Dengan target ideal yang ditetapkan Bank Dunia sebesar 10%, jelas diperlukan langkah-langkah strategis untuk menutup kesenjangan tersebut.
Integrasi tarif, digitalisasi pembayaran, serta perluasan konsep MaaS diharapkan mampu menghadirkan sistem transportasi publik yang lebih murah, mudah, dan nyaman. Selain meringankan beban biaya, upaya tersebut juga sejalan dengan pembangunan transportasi berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Jika kebijakan integrasi dapat diterapkan secara konsisten di berbagai daerah, bukan tidak mungkin masyarakat akan semakin beralih ke transportasi publik. Pada akhirnya, pengeluaran bisa ditekan, kemacetan berkurang, dan kualitas hidup masyarakat meningkat.